DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian memperkuat fondasi ekonomi nasional dengan memperbaiki sistem pengelolaan data industri. Langkah ini dilakukan lewat penerapan aturan baru yang mewajibkan pelaku industri melaporkan data secara berkala melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh menyebutkan salah satu persoalan besar dalam penanganan bencana saat ini adalah penumpukan bantuan di beberapa daerah, sementara wilayah lain justru belum terjangkau sama sekali.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Banda Aceh melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Wajib Lapor Lowongan Kerja sekaligus Soft Launching Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK) di Ruang Rapat Sekda Kota Banda Aceh, Kamis (6/11/2025).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat jumlah wajib pajak yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga 11 April 2025 pukul 23.59 WIB mencapai 13.008.448, tumbuh 3,26 persen secara tahunan. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Perindustrian telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Komisi Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia DPR RI asal Aceh M Nasir Djamil memuji penerapan hukum terhadap 16 mahasiswa pengunjuk rasa yang dilepas oleh Polresta Banda Aceh, dan enam orang di antaranya diwajibkan melapor karena berstatus tersangka.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sebanyak 16 demonstran yang sempat diamankan oleh pihak kepolisian setelah melakukan aksi unjuk rasa di Banda Aceh kini telah kembali ke pangkuan keluarga mereka. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Di saat para aktivis bidang lingkungan hidup gencar menyuarakan agar jangan ada tindakan ilegal seputar flora dan fauna di Aceh, ternyata mencuat kabar kalau orang setingkat pejabat negara dan punya pengaruh berlebih ikut terlibat dalam aksi ilegal tersebut.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - KPK mengungkapkan hingga batas akhir penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk tahun pelaporan 2021, yaitu 31 Maret 2022, masih terdapat 15.649 Wajib Lapor (WL) atau Penyelenggara Negara (PN) yang belum menyampaikan laporan kekayaannya.